Hallojatim.com || Surabaya – Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jawa Timur terus mematangkan langkah hukum dalam menghadapi proses Peninjauan Kembali (PK) terkait perkara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Briptu Renza.
Sebagai bagian dari persiapan, tim Bidkum Polda Jatim melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Koordinasi yang berlangsung sekitar pukul 11.30 WIB tersebut dipimpin Kasubbid Bankum Bidkum Polda Jatim, AKBP Dr. Beny Elfian Syah, S.H., M.Hum., bersama anggota Bidkum, Aiptu Wahyu Hendianto, S.H., M.H., dan Bripda Maulana Wibowo, S.H.
Adapun materi yang dikoordinasikan berkaitan dengan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan atas nama Briptu Renza, terkait keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam perkara pelanggaran etik yang berkaitan dengan LGBT.
Dalam koordinasi tersebut, terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian dan tindak lanjut tim Bidkum Polda Jatim. Di antaranya mempersiapkan surat perintah (sprin) serta surat kuasa, sekaligus menyiapkan kontra memori sesuai arahan dan mekanisme yang disampaikan pihak PTUN Surabaya.
Langkah koordinasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan administrasi maupun materi hukum sebelum memasuki tahapan persidangan berikutnya.
Berdasarkan hasil koordinasi, sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 November 2026.
Melalui kesiapan dan koordinasi yang terarah, Bidkum Polda Jatim menunjukkan komitmennya dalam memberikan pendampingan dan penanganan aspek hukum secara profesional, cermat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sult
