Politisi PDIP Desak Pemberlakuan Pembatasan Motor di Sudirman-Thamrin

IDNews.co.id – Anggota Komisi B (bidang transportasi) DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Perhubungan tetap membuat aturan untuk sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan pergub tentang larangan bermotor dicabut menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pergub itu.

“Misalnya membuat satu jalur untuk motor. Satu jalur itu enggak usah dipartisi tapi dibikin garis atau apa. Itu kan bisa jadi solusi, pengendara motor tetap bisa lewat tetapi tertata,” kata dia.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, Dinas Perhubungan bisa membuat skema pengaturan lainnya yang lebih efektif. Intinya, lalu lintas sepeda motor tetap ditata di jalan tersebut.

Yuke juga meminta Dinas Perhubungan untuk berhati-hati membuat keputusan. Pencabutan larangan motor harus dilakukan dengan kajian.

“Yang kemarin itu harus ada evaluasinya. Kemarin hampir setahun lebih berhasil mengurai macet enggak?. Kalau efektif mengurangi macet, kenapa tidak diteruskan saja,” tandas dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peraturan gubernur (pergub) yang melarang sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, mulai pukul 06.00-23.00 saat era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Saat itu, Ahok membuat kebijakan tersebut dengan alasan untuk menekan angka kecelakaan pengendara motor.

Ahok menerapkan kebijakan itu dengan menandatangani Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Setelah kebijakan itu berjalan beberapa tahun, dua orang warga, Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar, mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan pergub larangan sepeda motor, tepatnya pada 19 September 2017.

MA kemudian mengabulkan permohonan keduanya melalui putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017. Majelis hakim yang diketuai hakim Irfan Fachruddin memutuskan membatalkan pergub tersebut.

Majelis hakim menilai Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan yang dimaksud yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“(Pergub tersebut) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian penggalan isi putusan tersebut. (pas)

Posting Politisi PDIP Desak Pemberlakuan Pembatasan Motor di Sudirman-Thamrin ditampilkan lebih awal di IDNews.co.id.

Baca Artikel ini melalui Gadget Anda, silahkan scan QRCode berikut ini:

Related Search

author
No Response

Leave a reply "Politisi PDIP Desak Pemberlakuan Pembatasan Motor di Sudirman-Thamrin"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.