Pemprov DKI Serius Tuntaskan Kasus Sumber Waras

IDNews.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menegaskan keseriusannya, untuk menyelesaikan persoalan penjualan lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW).

Melalui Biro Hukum, pemprov tengah menyiapkan kajian-kajian mengenai proses hukum dan langkah pembatalan pengadaan lahan milik Yayasan Sumber Waras, yang menguras keuangan daerah sebesar Rp755,69 miliar tersebut.

Bahkan, mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk pengajuan ke pengadilan, apabila pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW), tidak punya niat baik untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar, karena kelebihan bayar dalam pembelian lahan itu.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana, mengaku sudah mendapat instruksi dari Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian mencari upaya-upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh, agar dapat menyelesaikan persoalan ini.

“Paling tidak kita lihat dari perjanjiannya dulu. Karena memang Pak Gubernur dan Pak Wagub sudah menginstruksikan untuk membatalkan pembeliannya,” ujar Yayan, ditemui usai rapat pimpinan di Balikota DKI, Senin (8/1).

Yayan mengaku sudah membentuk tim, guna melaksanakan pengkajian ini. Dokumen-dokumen sebagian juga sudah terkumpul. Dalam prosesnya nanti, pihaknya juga memastikan tidak akan tawar-menawar lagi dengan pihak Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras, karena permintaan pemprov sudah tegas, yakni membatalkan pembelian lahan Sumber Waras. “Pemprov tidak akan mengagendakan pertemuan dengan pihak yayasan,” kata dia.

Yayan menuturkan, pembatalan bisa dilakukan langsung ke pihak lahan Sumber Waras. Apabila tidak ditemukan kesepakatan, baru kemudian Pemprov DKI akan melanjutkan prosesnya ke pengadilan. Untuk target penyelesaiannua, Yayan memprediksi dalam satu bulan ke depan sudah dapat diambil langkah ke tahap selanjutnya dalam kasus ini.

“Kita bisa membatalkan langsung ke orangnya. Misalnya, orangnya nerima, kita sama-sama sepakat untuk membatalkan, ya bisa. Kalau misalnya nanti tidak sepakat, ya kita selesaikan melalui pengadilan,” kata dia.

Terkait koordinasi dengan Komite Pencegahan Korupsi pimpinan Bambang Widjojanto yang baru saja dibentuk oleh gubernur, Yayan mengaku sedang menunggu arahan dari pimpinan.

Namun, pihaknya akan siap kapanpun akan dilaksanakan pertemuan guna membahas langkah penuntasan Sumber Waras.  “Sampai saat ini belum ada rapat bersama. Namun, kapanpun dilaksanakan, kami akan siap,” tegas dia.

Sementara itu, Wakil Gubenur DKI Jakarta Sandiaga Uno menginstruksikan Dinas Kesehatan mencari lahan pengganti untuk pembangunan rumah sakit khusus kanker. Hal itu dilakukan setelah Pemprov DKI kemungkinan besar membatalkan pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang terindikasi merugikan negara.

Sandi mengatakan pembangunan rumah sakit khusus kanker di Ibu Kota sudah sangat mendesak. Namun, pembangunan tidak harus dipaksakan di lahan Sumber Waras yang sebelumnya telah dibeli Pemprov DKI Jakarta di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Saya ingin Pemprov juga banyak lahan. Pemprov tidak perlu beli lahan lagi tapi cari lahan. Saya akan tugaskan Pak Kadis Kesehatan (Koesmedi Priharto) untuk cari lahan menggantikan lahan ini,” kata Sandiaga.

Menurut dia, Pemprov sedang menyisir aset dan lahan milik Pemprov DKI yang cocok untuk lahan pembangunan rumah sakit kanker. Pemprov pun tak menutup kemungkinan menggandeng swasta untuk mendapatkan lahan yang pas.

“Jadi, bukan hanya lahan milik Pemprov, tapi swasta yang miliki lahan. Kita tidak akan beli, tapi kerja sama,” ujarnya.

Pembangunan rumah sakit ini akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Jadi, pembangunan tak sepenuhnya dikerjakan oleh Pemprov DKI.

“Karena memang yang Sumber Waras juga konsepnya adalah KPBU. Pemprov bisa bekerja sama dalam suatu konsep kemitraan, untuk menghadirkan rumah sakit yang banyak ditunggu masyarakat,” ungkap dia.

Seperti diketahui, antara Pemprov DKI dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras belum menemui kata sepakat. Yayasan enggan mengembalikan nilai kerugian negara sebesar Rp191 miliar seperti yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemprov pun akan mengikuti rekomendasi BPK membatalkan pembelian lahan ini. Tidak menutup kemungkinan kasus ini akan diselesaikan di Pengadilan Tata Niaga dan Perindustrian.

Seperti diketahui, pembelian sebagian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta terus menjadi polemik.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa pembelian lahan itu telah sesuai prosedur dan menguntungkan Pemprov DKI.

Berikut, kronologis pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI:

1. Pada 14 November 2013, PT Ciputra Karya Utama melakukan ikatan jual beli lahan dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Saat itu, nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp 12,195 juta.

Sumber Waras menjual lahan seluas 36.441 meter persegi di atas NJOP yakni sebesar Rp 15,500 juta meter persegi atau setara dengan Rp 564 miliar.

Ciputra menyetujui harga tersebut dan membayar Rp 50 miliar sebagai down payment. Namun hingga 3 Maret 2014, Ciputra tak juga bisa memenuhi syarat kontrak yakni membangun kawasan apartemen yang direncanakannya.

2. Sekitar Mei 2014, tersiar kabar Pemprov DKI berencana membeli sebagian lahan Sumber Waras. Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara segera menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk membicarakan rencana pembelian lahan tersebut.

Setelah disepakati bersama, pada 17 Desember 2014, terjadi penandatangan kontrak antara Pemprov DKI dengan Yayasan Sumber Waras. NJOP lahan tersebut pada tahun 2014 sebesar Rp 20,755 juta.

Pemprov DKI membeli lahan seluas 36,441 meter persegi dengan harga NJOP tanpa penambahan atau setara dengan Rp 755 miliar. Namun, pembayaran tidak segera dilakukan karena terkendala proses administratif.

Baru pada 31 Desember 2014, Pemprov DKI melakukan transaksi pembayaran melalui Bank DKI sekitar pukul 19.00. Pihak RS Sumber Waras mengatakan tidak ada pemberitahuan oleh Pemprov DKI terkait transfer yang dilakukan.

Pembayaraan diketahui sudah lunas ketika pihak RS Sumber Waras memeriksa jumlah saldo pada 5 Januari 2015.

3. Pemprov DKI Jakarta melunasi pembayaran lahan Sumber Waras karena Pada 9 Desember 2014, secara resmi terjadi pembatalan kontrak antara RS Sumber Waras dengan Ciputra. Kontrak itu batal karena Ciputra tidak bisa memenuhi persyaratan yang ada. Pada tanggal tersebut juga dikembalikan DP sebesar Rp 50 miliar yang sebelumnya diberikan oleh Ciputra.

4. Dalam perjanjian tersebut, RS Sumber Waras harus mengosongkan lahan seluas 36.441 meter yang sudah dibeli Pemprov DKI. RS Sumber Waras harus mengosongkan lahan dua tahun setelah pembayaran diterima atau pada 31 Desember 2017.

5. Lahan seluas 36.441 meter persegi, sebelumnya digunakan oleh RS Sumber Waras sebagai poliklinik, ruang perawatan, klinik spesialis, ICU, ICCU, Apotek, Akademi Keperawatan , dan asrama.

6.Pada 2017 Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, meminta Yayasan Sumber Waras mengembalikan kerugian lebih bayar pembelian lahan Rp 191 miliar.

7.Pada 2018 Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, meminta pembelian lahan Sumber Waras dibatalkan. (ach)

Posting Pemprov DKI Serius Tuntaskan Kasus Sumber Waras ditampilkan lebih awal di IDNews.co.id.

Baca Artikel ini melalui Gadget Anda, silahkan scan QRCode berikut ini:

Related Search

author
No Response

Leave a reply "Pemprov DKI Serius Tuntaskan Kasus Sumber Waras"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.