Mudahkan Perizinan, Pemkab Banyuwangi Gagas Pendirian Gerai Layanan Publik Khusus Nelayan

KLIKJATIM.Com | Banyuwangi – Persiapan pengembangan pusat pelayanan publik khusus bagi nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Muncar, Banyuwangi terus dimatangkan. Penyiapan gerai pelayanan ini bertujuan untuk mempermudah pengurusan izin nelayan hingga sentra pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pemantapan persiapan kali ini ditindaklanjuti melalui rapat lintas pemangku kepentingan yang dipimpin langsung oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas di Pendopo Banyuwangi, Jumat (22/1/2021). Tampak hadir di antaranya Kepala Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jatim, Dewi Nur Setyorini; Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, Supinah; Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi, Benyamin Ginting; Kasat Polair Polresta Banyuwangi, Kompol Jeni Al Jauza; dan Syahbandar Perikanan Muncar, Fauzan.

”Rapat ini untuk mengakselerasi terbentuknya semacam gerai layanan khusus nelayan. Kemudahan pelayanan perizinan adalah salah satu bentuk afirmasi yang bisa kita berikan untuk membantu nelayan,” kata Anas.

Untuk mensukseskan program tersebut, Anas pun mengaku terus meminta arahan dan dukungan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan kementerian terkait. “Karena perizinan di sektor ini memang lintas instansi,” imbuhnya.

Misalnya terkait pengurusan dokumen kapal perikanan, sesuai regulasi bukan kewenangan pemerintah daerah. Antara lain seperti perizinan terkait surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan, PAS (Tanda Kepemilikan Perahu, red) besar, dan gross akta berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.

Adapun perizinan terkait Alat Penangkap Ikan (API) seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) ada di Pemerintah Provinsi. Sebagai contoh pengurusan perizinan kapal di atas 5 GT hingga 30 GT adalah wewenang pemerintah provinsi. Sedangkan di atas 30 GT menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi berinisiatif untuk menyiapkan pusat pelayanan publik khusus nelayan. Anas menargetkan, pusat pelayanan nelayan ini bisa beroperasi dalam sebulan ke depan karena semua stakeholder telah memberikan respon yang sangat positif.

Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jatim, Dewi Nur Setyorini mengaku, pihaknya siap mendukung berdirinya pusat pelayanan publik untuk nelayan tersebut. Aplikasi yang sudah dimiliki Pemprov Jatim akan diintegrasikan dengan pusat layanan ini.

“Kami setuju sekali. Itu akan memudahkan nelayan mengurus izin. Sebenarnya kami ada aplikasi yang bisa diakses secara online dari manapun, nanti kami jadikan satu di layanan ini,” ujarnya.

Senada dikatakan oleh Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi, Benyamin Ginting. Pihaknya pun menyambut baik inisiasi Pemkab Banyuwangi untuk memudahkan pelayanan kepada nelayan.

“Kami siap berkolaborasi, ini bagian dari memajukan daerah,” kata Ginting. (nul)

Artikel ini telah tayang di klikjatim.com

Baca Artikel ini melalui Gadget Anda, silahkan scan QRCode berikut ini:

Related Search

author
No Response

Leave a reply "Mudahkan Perizinan, Pemkab Banyuwangi Gagas Pendirian Gerai Layanan Publik Khusus Nelayan"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.