Kapolsek Pule Iptu Suraji, SH, MH : Dalam Membuat Peraturan Desa Harus Singkron Dengan Asal -Usul Kewenangan Desa

Polres Trenggalek – Dalam mengarahkan adanya pembuatan Peraturan desa ( Perdes ) saat dimintai petunjuk dari stakeholder desa Pule yang akan membuat adanya aturan tentang desa. Kegiatan yang dilakukan di ruang kerja Kades Pule Sumarni, Kapolsek Pule Polres Trenggalek memberikan penjelasan dalam penugasan pengelolaan keuangan dari Anggaran Dana Desa ( ADD)  dan Dana Desa ( DD)  dari pemerintah kedudukan desa sebagai pengelola mengurus keuanganya.

 

” Kita harus memedomani adanya norma hukum yang mengatur kewenangan desa dalam membuat Perdes agar tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi tingkatanya, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana
dimaksud dalam sebuah aturan hukum bisa diatur dan diurus oleh Desa, ” Kata Kapolsek Pule Polres Trenggalek Iptu Suraji, SH,  MH dengan nada menjelaskan.

 

Sedangkan kewenangan yang lain dari desa, dengan adanya penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten dan Kota harus mengikuti  peraturan perundang-undangan. Penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa didukung dengan biaya dari negara.

 

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan  dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong  serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa, Sedangkan  pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

 

Baca Artikel ini melalui Gadget Anda, silahkan scan QRCode berikut ini:

Related Search

author
No Response

Leave a reply "Kapolsek Pule Iptu Suraji, SH, MH : Dalam Membuat Peraturan Desa Harus Singkron Dengan Asal -Usul Kewenangan Desa"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.