Eiit Tunggu Dulu, Pembahasan BPIH 2018 Belum Final

IDNews.co.id – Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari pemerintah terkait dengan BPIH tahun 2018 masih belum final dan masih akan dibahas oleh Komisi VIII DPR RI bersama dengan  pemerintah. Demikian dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu.

“Memang dalam usulan yang disampaikan pemerintah, terjadi kenaikan pada BPIH 2018 termasuk indirect cost-nya. Usulan kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan PPN sebesar 5 persen dari Pemerintah Arab Saudi,” kata Khatibul dalam rilisnya kepada Parlementaria, Jum’at (26/1/2018).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menyampaikan, ada beberapa peningkatan pelayanan bagi jemaah di Arab Saudi yang diusulkan, yakni konsumsi diberikan secara penuh selama jemaah berada di Arab Saudi, peningkatan bimbingan manasik haji, peningkatan pemondokan jemaah haji, dan peningkatan pelayanan Arafah dan Mina.

“Komisi VIII DPR akan mencari terobosan dalam pembahasan besaran BPIH bersama dengan Kementeriaan Agama yang mewakili pemerintah, diantaranya adalah pemerintah diminta untuk melakuan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait dengan beban biaya kenaikan PPN,” paparnya.

Komisi VIII meminta kepada Menteri Agama atau  Presiden RI untuk melobi Raja Arab Saudi, untuk mencegah kenaikan harga-harga di Arab Saudi, lanjutnya. “PPN 5 persen jangan dibebankan ke jemaah, tapi ke pengusaha yang ada di Arab saja, yaitu dengan mengontrol harga-harga khusus di musim haji. Karena alasan ibadah haji perlu ada kebijakan khusus,” tandas Khatibul.

Ia juga mengatakan, DPR dan pemerintah akan melakukan pergeseran beban biaya yang harus di tanggung oleh APBN, karena penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Kami meminta kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengoptimalkan imbal hasil dari nilai investasi yang berasal dari setoran jemaah haji yang sudah mendaftar karena hasil dari imbal hasil tersebut digunakan untuk membiayai indirect cost dan dikembalikan ke jemaah haji melalui virtual account. Selain itu, Komisi VIII juga meminta pemerintah untuk melakukan efisiensi biaya yang masuk dalam komponen penyelenggaraan haji yang tidak berkaitan dengan pelayanan langsung ke jemaah haji,” ujarnya.

Khatibul menerangkan bahwa pada umumnya yang dapat diefisiensi adalah biaya yang tidak berkaitan dengan pelayanan langsung kepada jemaah. “Misalnya biaya koordinasi panitia penyelenggara ibadah haji dan juga kegiatan panitia yang bersifat seremonial dan formalitas, biaya penerbangan, asuransi, harga sewa asrama haji di Indonesia, buku paket manasik haji, biaya komponen penunjang panitia penyelenggara ibadah haji dapat dilakukan efesiensi, karena berkaitan dengan operasonal kantor,” pungkasnya. (par/fat)

Posting Eiit Tunggu Dulu, Pembahasan BPIH 2018 Belum Final ditampilkan lebih awal di IDNews.co.id.

__Posted on
January 27, 2018
__Categories
Peristiwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.