DPRD Jatim Desak Pemprov Jatim Konsultasi ke Kemendagri Terkait Kekosongan Pejabat OPD

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Banyaknya sejumlah jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong di Pemprov Jatim mendapat sorotan dari DPRD Jawa Timur. Sorotan ini disampaikan mengingat masalahnya ada di regulasi atau aturan teknis. Untuk itu DPRD Jatim menyarankan pemprov konsultasi ke Kemendagri untuk bisa dilakukan diskresi agar kekosongan jabatan bisa segera diisi.      

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menilai,  ada sejumlah jabatan yang memang kosong dan dipegang pelaksana tugas. Salahsatunya kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang sebelumnya dipimpin Dr. Diah Susilowati yang pensiun sejak Maret 2020. Kusnadi mengaku pihaknya telah berdiskusi sejak masa kepemimpinan Gubernur Soekarwo. Ternyata regulasi yang tidak memberikan peluang untuk melakukan pengisian terhadap kaderisasi di tingkat pemerintah daerah.

“Memang untuk menyiapkan kepala OPD itu ada mekanisme yang tidak bisa dihindari begitu saja. Artinya, eselonisasi menjadi satu hal prinsip dan kemudian kepangkatan itu juga menjadi tolok ukur,” ujarn Kusnadi saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/1/2021).
.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menyampaikan bahwa Plt memiliki keterbatasan kewenangan. Maka yang harus dilakukan, lanjut Kusnadi, adalah melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  “Bagaimana supaya ini bisa didefinitifkan. Tapi juga ada diskresi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahwa mereka yang belum memenuhi semua aturan itu bisa diangkat sesuai dengan kebutuhan di daerah,” paparnya.

“Plt itu hanya pelaksana tugas saja, padahal seorang kepala OPD itu bukan hanya tugas operasional saja, tapi juga penentu kebijakan,” katanya

Menurut Kusnadi, kekosongan jabatan eselon II atau kepala dinas di lingkungan Pemprov Jatim sudah diprediksi sejak lama. Tepatnya pada masa kepemimpinan Gubernur Dr. Soekarwo pada periode pertama silam. Hingga Januari 2021, jumlahnya mencapai 14 kursi ditinggal pejabatnya pensiun, mengundurkan diri, hingga meninggal dunia. “Kita sudah meramalkan itu, proses kaderisasi mengalami suatu kesenjangan yang luar biasa. Itu sudah kita sadari sejak dulu,” ujar Ketua DPD PDIP Jatim ini. (hen)

Artikel ini telah tayang di klikjatim.com

Baca Artikel ini melalui Gadget Anda, silahkan scan QRCode berikut ini:

Related Search

author
No Response

Leave a reply "DPRD Jatim Desak Pemprov Jatim Konsultasi ke Kemendagri Terkait Kekosongan Pejabat OPD"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.