DPRD DKI Segera Bentuk Pansus Tower

No comment 28 views

IDNews.co.id -Kabar adanya penindakan tegas keberadaan tower ilegal di ibu kota membuat kalangan pemilik tower ketar-ketir. Melalui assosiasi para pengusaha telekomunikasi, mereka pun berkirim surat permohonan kepada para wakil rakyat untuk mempertimbangkan kembali kebijakan mereka yang merekomendasikan pembongkaran paksa terhadap keberadaan tower.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menegaskan, pembongkaran tower microcell tetap harus dilaksanakan. “Kami akan mengabaikan surat tersebut, dan pansus akan tetap dilaksanakan,” ujar Taufik, Selasa (9/1).

Taufik bahkan menegaskan, pansus untuk mengusut tower microcell itu akan tetap dibentuk. Bahkan, pihaknya menargetkan pembentukan pansus selesai pekan ini.

Salah satu usulan yang akan dimasukan dalam rekomendasi pansus nantinya adalah, meminta agar BEJ (Bursa Efek Jakarta) mencabut keikutsertaan perusahaan-perusahaan tower microcell yang melakukan pelanggaran tersebut, dari keikutsertaannya melantai di bursa efek.

Karena ada beberapa perusahaan yang ternyata sudah Go Publik dan melantai di bursa saham. “Kami mau perusahaan perusahaan itu dicabut keikutsertaannya di bursa efek,” kata dia.

Di sisi lain, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan, keberadaan microcell itu dianggap kian merugikan keuangan pemerintah maka pihaknya tidak segan-segan menyegelnya. Tetapi jika cara persuasif yang dilakukan jajaran penegak perda itu tidak diacuhkan oleh pemilik tower Tower, pihaknya akan langsung mengeksekusi.

“Tentunya untuk melakukan eksekusi ini ada tim nanti. Timnya ya dari Satpol PP, BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah),” kata Yani.

Saat ini, lanjut Yani, pihaknya sedang menunggu laporan BPTSP dan BPAD untuk memberi rekomendasi kepada Satpol PP dalam melakukan eksekusi. Sebab, kata dia, jajarannya baru bisa bergerak bila dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu telah memberikan instruksi.

“Tapi kalau di dalam pembinaan ada yang dilanggar, kita artinya menunggu dari BPAD dan BPTSP untuk penegakan,” imbuh dia.

Yani juga menjelaskan, telah melakukan upaya berupa mengirim surat kepada BPAD agar bekerja cepat mendata jumlah tower yang memang tak mau membayar sewa ke Pemprov DKI. Sayangnya, surat tersebut hingga kini belum mendapat jawab.

“Saya kemarin bersurat ke kepala BPAD. Belum dijawab surat saya. Menurut informasi ribuan jumlahnya. Ya, kalau Satpol PP sifat tugasnya penegakan. Pembinaan terhadap provider-provider tersebut ada di BPTSP, BPAD, sifat Satpol PP hanya menunggu,” jelas dia.

Sementara Kepala BPAD DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan berapa jumlah menara BTS yang ada di Jakarta. Dari situ pihaknya akan memanggil satu per satu pemiliknya untuk memberitahukan kalau dahulu ada sistem yang salah sehingga mereka tidak diharuskan membayar sewa.

“Ya, saya akan tarik (biaya sewa). Kita akan hitung mereka sudah berapa tahun sudah menakai aset pemda dan ini berlaku kepada pengembang lain yang sudah menggunakan aset pemda. Ya sudah kita tarik harus bayar,” kata dia.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta akan membentuk pansus untuk mengusut tower microcell yang berdiri di atas lahan Pemprov DKI. (pas)

Posting DPRD DKI Segera Bentuk Pansus Tower ditampilkan lebih awal di IDNews.co.id.

Baca Artikel ini melalui Gadget Anda, silahkan scan QRCode berikut ini:

Related Search

author
No Response

Leave a reply "DPRD DKI Segera Bentuk Pansus Tower"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.