DPR Pantau Negosiasi Pemerintah dengan Freeport

IDNews.co.id – Perundingan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia telah mencapai kesepakatan. Di antaranya, divestasi 51 persen saham Freeport untuk kepemilikan nasional, dan Freeport menyelesaikan smelter paling lambat 5 tahun. Dengan demikian, penerimaan negara akan menjadi lebih besar dibanding sebelumnya.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/01/2018). Terhadap hal tersebut, Komisi VII DPR sangat  mendukung upaya negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia itu.

“Komisi VII menilai progresnya sudah berjalan dengan cukup bagus. Soal divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen, saat ini domainnya sudah ada di Kementerian Keuangan. Urusan negosiasi oleh Kementerian ESDM sekarang sudah selesai,” ucap Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto.

Terkait masalah kewajiban Freeport untuk membangun smelter, Komisi VII DPR sepakat apabila dilakukan setelah keluar Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan kemudian keluar perpanjangan kontraknya.

“Setelah diperpanjang, barulah mereka bisa membangun smelter. Karena kalau tidak dari mana uangnya. Kalau belum diperpanjang kontraknya, maka tidak ada pihak yang akan memberi bantuan keuangan,” ujar dia.

Komisi VII DPR berharap agar semuanya dapat segera selesai, sehingga bisa keluar IUPK nya, dan pembangunan smelter bisa secepatnya direalisasikan. “Jadi posisi kami adalah mendukung negosiasi yang telah dilakukan  oleh pemerintah,” tandas politisi F-PG itu. (par/fat)

Posting DPR Pantau Negosiasi Pemerintah dengan Freeport ditampilkan lebih awal di IDNews.co.id.

__Posted on
January 26, 2018
__Categories
Peristiwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.