DKI Siap Laksanakan Pembatalan Pergub Pembatas Kendaraan

IDNews.co.id – Biro Hukum DKI Jakarta langsung berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, pasca munculnya putusan Mahkamah Agung (MA), yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin.

Peraturan yang dibuat di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Putusan itu tertuang dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017.

“Kami segera kaji dengan Dishub, teknisnya seperti apa setelah munculnya putusan MA ini,” ujar Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhana, Senin (8/1).

Yayan mengatakan, langkah selanjutnya setelah putusan MA ini, adalah pencabutan Pergub. Pihaknya, lanjut Yayan sudah membuat laporan. “Kalau sudah dicabut otomatis Pergub juga harus dicabut,” kata dia.

Seperti diketahui, Dalam putusan itu, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Pergub itu.

Majelis hakim yang dipimpin Irfan Fachruddin menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar tersebut,” kata Irfan Fachruddin dalam salinan Putusan MA yang dipublikasikan pada Senin (8/1).

Majelis hakim menyatakan, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pergub No 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI No 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Pergub DKI No 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, Pergub DKI yang dikeluarkan oleh Ahok tersebut juga dinyatakan tidak lagi memiliki hukum mengikat.

Majelis hakim juga memerintahkan panitera MA untuk mengirimkan petikan putusan kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita negara.

Pihak termohon, yakni Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, juga dihukum untuk membayar biaya perkara. “Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta,” ucapnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif, menilai putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut cukup tepat. Karena keberadaan sepeda motor adalah kendaraan milik rakyat kecil. “Kami di DPRD mengapresiasi putusan MA tersebut,” tandas dia. (pas)

Posting DKI Siap Laksanakan Pembatalan Pergub Pembatas Kendaraan ditampilkan lebih awal di IDNews.co.id.

__Posted on
January 9, 2018
__Categories
Peristiwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.