Bahaya Rokok Tanpa Cukai dan Cara Penanganan Secara Hukum

Polres Trenggalek – Kanit Sabhara Polsek Kampak Polres Trenggalek Ipda Samsul Hadi bersama Bhabinkamtibmas desa Bendoagung Polsek Kampak Polres Trenggalek Brigadir Galih Setia Adi menghadiri undangan sosialisasi penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan undang undang nomor 39 tahun 2007 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, sosialisasi bertempat dibalai desa Bendoagung. Selasa (26/03/2019).

Upaya untuk mengendalikan perkembangan industri rokok yang semakin menguat dan untuk mengatasi tindak pidana cukai maka ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai. Tetapi pelaksanaan UndangUndang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan pengendalian serta memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindak pidana, Karena cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara. Namun sangat disayangkan bahwa pada saat ini marak sekali terjadi penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga negara banyak dirugikan karenanya, hingga miliaran rupiah. Selama lima tahun terakhir ini, banyak beredar dan menggejala di pasaran produkproduk rokok yang dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok polos. Produk hasil tembakau berupa rokok yang beredar di pasaran yang dilekati pita cukai palsu atau yang sama sekali tidak dilekati pita cukai, tidak membayar atau melunasi cukai kepada negara. Untuk kasus pidana dibidang cukai, biasanya modus operandi digunakan pelaku ada dua aspek, yaitu aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa NPPBKC). Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

Hambatan-hambatan yang ada seringkali ditemukan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai adalah para pengusaha rokok ilegal sering dapat mengelabui cukai yang harus dibayarkan, atau dapat juga dengan tidak menaikkan golongan pabriknya sehingga walaupun sebenarnya mampu naik golongan namun dengan golongan yang tetap rendah maka cukai yang harus dibayarkan pun juga rendah, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya dapat merugikan para pengusaha pabrik rokok yang menjalankan usahanya secara legal.

Hambatan lainnya adalah sistem distribusi yang mana para pelaku penyedia atau yang sering disebut kurir membawa rokok tanpa pita cukai yang akan disalurkan tersebut melewati jalan-jalan perbatasan dan kurang nya aparat penegak hukum Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan di setiap sektornya. Dan penjualan rokok tanpa pita cukai sering kali dilakukan secara dititip atau, kemudian dibayar hanya terhadap rokok yang laku terjual saja.

“Dari sosialisasi tersbeut dari kita ambil kesimpulan bahwa upaya lain yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tindak pidana pelaku peredaran rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara menurunkan tarif advolorum dan menaikkan tarif cukai spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.011/2014 sebagai upaya untuk mengenalkan salah satu industri hasil tembakau yang hanya menggunakan tarif cukai spesifik tanpa tarif cukai advolorum yang menyertainya seperti yang berlaku saat ini.” Ujar Kanit Sabhara Polsek Kampak Polres Trenggalek Ipda Samsul Hadi.

 

Baca Artikel ini melalui Gadget Anda, silahkan scan QRCode berikut ini:

Related Search

author
No Response

Leave a reply "Bahaya Rokok Tanpa Cukai dan Cara Penanganan Secara Hukum"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.