Anies Dapat Surat dari Polda Metro

No comment 38 views

IDNews.co.id – Polda Metro Jaya akhirnya secara resmi mengirimkan surat rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Surat yang dibuat Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu berisi beberapa hal terkait penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, khususnya Jalan Jatibaru.

Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengatakan, penutupan akses Jalan Jatibaru Tanah Abang lalu diubah menjadi lokasi pedagang kaki lima (PKL) dianggap melanggar Pasal 28 Undang Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Ada enam poin rekomendasi dari kami yang disampaikan kepada gubernur, mudah-mudahan didengar,” ujar Halim Pagarra di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/1).

Halim juga menekankan, dampak dari ditutupnya akses Jalan Jatibaru sejak 22 Desember 2017 berdampak pada kemacetan di Jalan Fachrudin menuju Tomang ataupun sebaliknya. “Berdasarkan kajian dan evaluasi kami dalam satu bulan terakhir di kawasan itu terjadi kenaikan kemacetan hingga 60 persen. Lalu berdampak juga pada peningkatan pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas di kawasan itu. Kemudian berdampak juga pada nasib pengemudi angkutan umum,” urai dia.

Ia mengatakan, Jalan Jatibaru dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai jalan umum bagi kendaraan. Selanjutnya, PKL di Jalan Jatibaru dicarikan tempat yang sesuai agar tidak mengganggu lalu lintas. “Untuk PKL ini, sebaiknya Pemprov DKI memberikan tempat yang sesuai, sehingga tidak menganggu aktivitas lalu lintas. Karena itu kami mengharapkan, setiap hari, setiap saat dikaji kembali kebijakan tersebut sehingga fungsi jalan kembali secara normal,” pungkas Halim.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan yang dilakukan Gubernur Anies dengan menempatkan PKL di Jalan Jatibaru bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan. Alasannya, keberadaan PKL yang berjualan dengan menutup jalan akan mengganggu fungsi jalan, dan justru menimbulkan masalah baru.

Ia mencontohkan, misalnya ada kemungkinan PKL di tempat-tempat lain akan meniru PKL di Jalan Jatibaru seperti PKL di Pasar Gembrong, Pasar Jatinegara, Pasar Senen, Pasar Kebayoran Lama, akan menuntut perlakuan yang sama kepada gubernur, yakni meminta ruas jalan untuk mereka berdagang PKL. “Sebab kebijakan tidak boleh mengistimewakan (PKL) di Pasar Tanah Abang saja,” imbuh Trubus.

Tak hanya itu, hal tersebut juga akan menimbulkan kecemburuan pedagang lain, misalnya pedagang di Blok G Pasar Tanah Abang, seharusnya Pemprov DKI mengoptimalkan kios-kios yang masih kosong di Blok G, bukan ‘merestui’ Jalan Jatibaru menjadi lokasi PKL. Sehingga berdampak merosotnya kunjungan konsumen ke Blok G Pasar Tanah Abang. “Justru sebaiknya pihak pemrov menambah fasilitas yang lebih baik, atau memberi diskon sewa kios di Blok G,” tandas Trubus. (dus)

Surat Rekomendasi Polda Metro Jaya ke Pemprov DKI

  • Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya meminta dilibatkan dalam setiap perencanaan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang berdampak pada masalah keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
  • Polri menyarankan agar penggunaan ruas jalan untuk penyelenggaraan di luar fungsi utama  jalan harus dikoordinasikan dengan Polri dan harus mendapatkan izin dari Polri sesuai Pasal 128 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Lalulintas dan Angkutan Jalan.
  • Polri menyarankan supaya setiap penempatan PKL di lokasi yang layak dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
  • Pemprov DKI Jakarta diminta melakukan evaluasi dan melakukan pengkajian yang lebih komprehensif dalam setiap kebijakannya, evaluasi dan pengkajian dilakuan mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan hukum sehingga tidak menimbulkan masalahan baru.
  • Pemprov DKI supaya meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang dapat diakses menuju ke tempat perbelanjaan
  • Pemprov DKI segera mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan untuk mengurangi dampak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dengan tujuan peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Posting Anies Dapat Surat dari Polda Metro ditampilkan lebih awal di IDNews.co.id.

Baca Artikel ini melalui Gadget Anda, silahkan scan QRCode berikut ini:

Related Search

author
No Response

Leave a reply "Anies Dapat Surat dari Polda Metro"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.