Ada Dugaan Sejumlah Pejabat Jadi Pemain Jabatan

IDNEWS.CO.ID – Sejumlah elemen masyarakat mendorong Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk ketat mengawasi kinerja bawahannya. Pasalnya, isu adanya jual beli jabatan terkesan dibiarkan oleh Inspektorat DKI Jakarta.

“Saya mendapat informasi, malah inspektorat turut bermain juga. Seperti untuk kasus pejabat di Dinas Kesehatan. Ada yang bilang bahwa inspektorat meminta wakadis kemarin, agar dinkes bisa lebih solid dan kompak untuk menutupi satu sama lain,” ujar Direktur Eksekutif Budgetting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, di Jakarta, Kamis (14/3).

Dengan informasi itu, kata dia, semakin membuktikan bahwa ada penyimpangan di tubuh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta. Dia berharap, Gubernur DKI Jakarta segera menyikapi pejabat yang ada di Dinkes DKI yang diindikasikan tersandung kasus hukum.

“Selama ini kan sudah menimbulkan tanda tanya publik. Maka paling tidak harus ada sanksi administrasi yang diberikan gubernur kepada anak buahnya. Jangan-jangan oknum inspektorat ini juga turut mencicipi hasil korupsinya,” kata Amir.

Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus berpegang pada asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Seperti asas akuntabilitas, transparansi dan taat hukum. Sehingga, ketika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyimpang dari asas itu, gubernur bisa langsung memeriksanya.

Amir mengungkapkan, permasalahan yang ada di tubuh Dinkes DKI Jakarta muncul karena ada penempatan pejabat yang diduga tersandung kasus hukum. Seperti dugaan korupsi pembangunan 16 puskesmas pada tahun 2016 dan 2017. Lalu pengadaan obat non formalium nasional (Fornas) pada tahun 2017, hingga dugaan korupsi pada pembangunan RSUD Cipayung dan Kebayoran Lama.

Di sisi lain, Ketua Komisi A (bidang aparatur dan pemerintahan) DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembahasan mengenai masalah jual beli jabatan ini. “Pembahasan terus berlanjut dan akan dibentuk pansus,” kata dia.

Komisi A sepakat membentuk pansus soal dugaan jual-beli jabatan atau rotasi jabatan. Namun, pansus harus mendapat persetujuan di rapat paripurna. “Jadi, kemarin kita rapat internal Komisi A, memutuskan untuk membentuk pansus rotasi jabatan. Tapi prosedurnya itu kan nanti harus ada rapat paripurna, harus ada persetujuan dari masing-masing fraksi. Pada prinsipnya Komisi A akan membuat surat pada pimpinan dewan untuk membuatkan status rotasi jabatan,” ucap Wakil Ketua Komisi A, William Yani.

“Jadi gini, kalau pansus itu kan gabungan semua komisi, gabungan semua fraksi, kalau panja hanya ada di komisi tersebut. Kalau pansus itu lebih kuat power-nya karena gabungan semua fraksi kan. Sehingga prosesnya itu harus sesuai persetujuan dari semua fraksi,” ucap Yani.

Komisi A DPRD DKI Jakarta sudah bertemu dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk membahas rotasi 1.125 pejabat di DKI Jakarta. Namun, Komisi A belum mendapat jawaban beberapa orang didemosi dan promosi.

“Jadi pertama begini, dari BKD sudah masuk sudah memberitahukan kepada kami. Siapa pindah ke mana-mana. Ini jabatannya apa sudah, hanya untuk jabatan yang demosi, jawabannya kurang detail. Kenapa orang ini didemosi, jawabannya hanya global saja. sehingga kita membutuhkan jawaban yang lebih detail,” ucap Yani.

Selain itu, Komisi A bertanya sistem evaluasi sebelum rotasi besar-besaran. Apakah memungkinkan evaluasi bisa dilakukan untuk 1.125 orang sekaligus.

“Kemudian di rapat itu juga, beberapa anggota DPRD di Komisi A mempertanyakan, kenapa perombakan itu bisa sampai 1.125 sekaligus. Sistem penilaiannya bagaimana? sistem kompetensinya bagaimana? apakah bisa tanpa tes apapun 1.125 itu bisa terpotret dengan objektif, bahwa si ini layak naik, si ini tetap, si ini layak turun. 1.125 itu cara memotretnya bagaimana?” Kata Yani. (fat)

The post Ada Dugaan Sejumlah Pejabat Jadi Pemain Jabatan appeared first on IDNews.co.id.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.